Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Lebih Penting daripada Pelunasan

14-11-2024 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Satori saat diwawancara Parlementaria di Kanwil Kemenag Jateng, di Semarang, Rabu (13/11). Foto: Husen/vel

PARLEMENTARIA, Semarang - Para calon jemaah haji Indonesia diimbau menjaga kesehatan fisiknya jelang musim haji tahun 2025. Untuk itu, Pemerintah Indonesia juga diharapkan mementingkan pemeriksaan kesehatan calon jemaah daripada pelunasan biaya hajinya. Bila sudah dinyatakan sehat baru bisa melunasi sisa biaya haji.



"Sekarang pelunasan haji itu tidak berharap pelunasan dulu, tapi pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Setelah dinyatakan sehat kemudian baru bisa melunasi untuk pelunasan hajinya. Tetapi kalau dinyatakan tidak sehat, maka tidak bisa melunasi haji, karena dianggap belum istitoah, belum mampu melaksanakan ibadah haji," jelas Anggota Komisi VIII DPR RI Satori kepada Parlementaria di Kanwil Kemenag Jateng, di Semarang, Rabu (13/11).



Jateng sendiri, lanjut politisi Partai Nasdem ini, mendapat kuota haji 30.377 jemaah yang terdiri dari jemaah haji sesuai nomor urut sebanyak  28.510. Kemudian ada lagi jemaah haji lansia sebanyak 1.519 ditambah petugas haji daerah ada 258 orang dan pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) sebanyak 90 pembimbing.



Satori mengimbau agar pembimbing haji betul-betul memiliki kualitas yang tinggi dalam penguasaan medan dan keilmuan soal haji. Legislator Jabar VIII mengungkapkan, ternyata banyak juga pembimbing haji yang belum pernah.berangkat haji.

 

"Banyak sekali pembimbingnya sendiri belum pernah berangkat haji. Ini, kan, jadi kontra produktif. Walaupun belum berangkat haji, maka baik petugas haji daerah ataupun petugas non kloter, semuanya harus dipersiapkan," kilahnya. (mh)

BERITA TERKAIT
Achmad Soroti Pentingnya Zona Strategis Armuzna untuk Kelancaran Haji 2026
23-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad, menegaskan pentingnya pembayaran segera mungkin yang dilakukan oleh BPKH guna pengamanan...
Negara Wajib Lindungi Jemaah Haji dan Umrah Mandiri
22-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap jemaah...
Kementerian Haji Ditarget Segera Berdiri Setelah RUU Haji Rampung
22-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA,Jakarta – Anggota DPR RI Komisi VIII Selly Andriany Gantina bersama pemerintah tengah berpacu dengan waktu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang...
Komisi VIII Mulai Bahas DIM RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
22-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi VIII DPR RI bersama Panitia Kerja (Panja) Pemerintah resmi memulai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan...